Sumber: antaranews.com
Faktabiz – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus berupaya menuntaskan dampak bencana alam serta konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator PMK, Pratikno, berbagai langkah strategis dibahas secara rinci guna memastikan percepatan penanggulangan dampak letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki serta penyelesaian konflik sosial di Adonara, Flores Timur.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (20/3), Pratikno menegaskan bahwa terdapat sejumlah permasalahan utama yang harus segera diselesaikan, seperti penyediaan lahan, pembangunan hunian tetap (huntap), serta perbaikan akses jalan menuju lokasi huntap. Selain itu, infrastruktur lain yang terdampak akibat konflik sosial di Adonara, termasuk pembangunan rumah serta akses jalan, juga menjadi fokus dalam rapat tersebut.
Pratikno menyampaikan bahwa seluruh permasalahan tersebut telah dibahas secara detail oleh para pemangku kebijakan, termasuk kementerian terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Perumahan Rakyat, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selain itu, Gubernur NTT dan Bupati Flores Timur juga turut terlibat dalam pembahasan ini.
Dalam kesepakatan yang dihasilkan, pemerintah memastikan bahwa langkah-langkah percepatan yang dilakukan tidak akan menimbulkan masalah baru, baik dari segi sosial maupun lingkungan. Terkait layanan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak bencana, Pratikno menjelaskan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Kemendikdasmen, BNPB, dan Kemensos untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Sementara itu, Wakil Menteri Dikdasmen, Fajar Riza UI Haq, menjelaskan bahwa proses belajar mengajar bagi anak-anak korban bencana tetap berjalan dengan optimal. Sekolah darurat telah didirikan, dan ribuan buku pelajaran juga telah disalurkan. Selain itu, tenaga pengajar dari Dinas Pendidikan di Flores Timur telah dikerahkan untuk mendukung proses belajar-mengajar. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga akan melaksanakan program revitalisasi dan rehabilitasi terhadap 26 sekolah yang terdampak akibat erupsi Gunung Lewotobi.
Di sisi lain, BNPB mengonfirmasi bahwa sebanyak 250 keluarga korban letusan Gunung Lewotobi telah menempati hunian sementara, sedangkan 469 keluarga lainnya masih mengungsi secara mandiri dengan bantuan dana tunggu hunian yang diberikan oleh pemerintah. Hingga Maret 2025, BNPB mencatat bahwa masih ada sekitar 4.000 warga yang mengungsi sejak erupsi pertama terjadi pada 4 November 2024.
Selain dampak bencana alam, konflik sosial yang terjadi di Adonara Barat juga menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan laporan dari Pemerintah Provinsi NTT, insiden konflik antara warga Desa Bugalima dan Desa Ile Pati pada 21 Oktober 2024 menyebabkan 52 rumah terbakar, dua orang meninggal dunia, serta empat orang mengalami luka-luka.
BNPB dan Kemensos telah terlibat aktif dalam penyelesaian konflik tersebut. Berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan pada akhir November 2024, diketahui bahwa konflik dipicu oleh perselisihan terkait batas wilayah dan kepastian lahan antara warga kedua desa.
Sebagai bentuk dukungan bagi para korban konflik, Kemensos telah menyalurkan santunan bagi keluarga korban. Bagi ahli waris korban meninggal, santunan diberikan sebesar Rp15 juta per orang, sedangkan korban luka-luka menerima santunan sebesar Rp5 juta per orang. Secara keseluruhan, total santunan yang telah diberikan pemerintah mencapai Rp50 juta. Selain itu, Kemensos juga telah mendirikan dua lumbung sosial di Kecamatan Adonara Barat dengan nilai bantuan sebesar Rp318 juta.
Sebelumnya, Kepala BNPB, Suharyanto, menjelaskan bahwa penyelesaian konflik sosial ini akan diatur secara jelas dalam Surat Keputusan Presiden (Keppres). Hal ini dilakukan mengingat konflik yang terjadi telah ditetapkan sebagai Bencana Sosial Kondisi Keadaan Tertentu berdasarkan hasil dialog dengan tokoh masyarakat di Adonara Barat.
Melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan penanggulangan bencana serta penyelesaian konflik sosial di Flores Timur dapat segera terselesaikan. Dengan percepatan pembangunan huntap, infrastruktur, dan layanan pendidikan, masyarakat terdampak diharapkan dapat segera kembali menjalani kehidupan yang lebih stabil dan aman.
