https://www.antaranews.com
Faktabiz – Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan para ketua umum partai pendukung pemerintah. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Sabtu (28/12).
Menurut AHY, Presiden Prabowo akan memberikan penjelasan rinci terkait kebijakan ini kepada masyarakat. AHY juga menyampaikan bahwa para ketua umum partai yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat untuk mendukung langkah pemerintah, termasuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan kenaikan PPN tersebut. Saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (29/12), AHY menyebutkan bahwa pembahasan mengenai kenaikan PPN dilakukan secara menyeluruh, mengingat kebijakan ini memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan perekonomian nasional.
AHY menegaskan bahwa pemerintah berupaya keras meminimalkan dampak kenaikan PPN bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu. Komunikasi yang baik dan langkah mitigasi dari pemerintah sangat penting agar masyarakat memahami manfaat jangka panjang dari kebijakan tersebut. Ia juga mengakui bahwa selama ini mungkin masih ada informasi yang belum tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat, sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi para ketua umum partai untuk saling memperbarui informasi terkait situasi dalam negeri, mengingat Presiden Prabowo baru saja kembali dari sejumlah kunjungan luar negeri. AHY menyebutkan bahwa diskusi semacam ini penting untuk memastikan koordinasi yang baik antara pemerintah dan partai politik pendukung. Selain membahas kenaikan PPN, sejumlah isu strategis lainnya juga dibahas secara intensif dalam pertemuan tersebut.
Hadir dalam pertemuan ini sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Meski banyak isu yang dibahas, AHY menegaskan bahwa kasus hukum yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak menjadi bagian dari agenda diskusi. Menurutnya, fokus utama pertemuan ini adalah isu-isu strategis yang memiliki dampak langsung pada masyarakat, termasuk kebijakan ekonomi seperti kenaikan PPN.
Kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara di tengah tantangan ekonomi global. Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, terutama karena dikhawatirkan akan meningkatkan beban ekonomi. Namun, Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya kerja sama semua pihak untuk memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat. Ia juga meminta seluruh ketua umum partai politik untuk membantu memastikan bahwa kebijakan ini dapat dipahami dengan baik oleh semua kalangan.
Sinergi antara pemerintah dan partai politik pendukung menjadi hal penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan masyarakat tidak hanya dapat menerima kebijakan ini, tetapi juga merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. AHY bersama para ketua umum partai lainnya menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat dalam proses penyesuaian terhadap kebijakan baru ini. Diskusi yang berlangsung selama dua jam tersebut mencerminkan tekad pemerintah dan partai politik untuk tetap berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang ada.
