Sumber: antaranews.com
Faktabiz – Pentagon saat ini tengah melakukan investigasi mendalam untuk melacak sumber dugaan kebocoran data, dengan menggunakan uji poligraf sebagai bagian dari proses penyelidikan. Langkah ini diambil setelah munculnya kritik tajam dari miliarder Amerika Serikat, Elon Musk, terhadap pejabat yang dituding telah menyebarkan informasi yang dianggap tidak akurat terkait hubungannya dengan militer AS. Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg pada Sabtu (22/3).
Investigasi tersebut dimulai setelah Kepala Staf Menteri Pertahanan, Joe Kasper, menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pengungkapan informasi yang tidak sah. Kasper menekankan bahwa informasi yang bocor menyangkut keamanan nasional, sehingga diperlukan langkah hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Ia juga mendesak agar individu yang terlibat dalam kebocoran ini dapat dikenai tuntutan pidana.
Dalam memo internal yang dirilis pada Jumat malam, Kasper menyampaikan bahwa penyelidikan terhadap kebocoran informasi ini akan segera dilaksanakan. Ia menambahkan bahwa hasil investigasi akan disampaikan langsung kepada Menteri Pertahanan. Laporan tersebut nantinya akan berisi catatan rinci mengenai bagaimana informasi tersebut bisa tersebar, serta rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah kebocoran serupa terjadi di masa mendatang.
Sementara itu, Elon Musk, yang memimpin perusahaan dengan kontrak pertahanan bernilai miliaran dolar, diketahui telah mengunjungi Pentagon pada Jumat (21/3). Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas efisiensi biaya serta inovasi dalam bidang pertahanan. Namun, sebelum kedatangannya, muncul kontroversi yang memicu perdebatan publik.
Laporan dari The New York Times mengungkapkan bahwa Musk dijadwalkan menerima pengarahan rahasia tingkat tinggi mengenai strategi militer AS dalam menghadapi kemungkinan konflik dengan China. Beberapa sumber yang dikutip dalam laporan tersebut menyatakan adanya kekhawatiran terkait akses Musk terhadap materi rahasia, terutama karena hubungan bisnisnya yang luas dengan berbagai pihak, termasuk China.
Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh pernyataan Musk di masa lalu mengenai Beijing. Salah satu komentarnya yang paling kontroversial adalah pandangannya bahwa Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari China. Pernyataan tersebut memunculkan spekulasi mengenai loyalitas bisnisnya dan kemungkinan dampaknya terhadap kebijakan keamanan nasional AS.
Meskipun demikian, baik Presiden Donald Trump maupun Menteri Pertahanan Pete Hegseth membantah adanya rencana untuk memberikan akses intelijen tingkat tinggi kepada Musk. Mereka menegaskan bahwa laporan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya memperkeruh situasi.
Di tengah meningkatnya sorotan, Musk menggunakan platform media sosialnya, X, untuk menyuarakan ketidakpuasannya terhadap penyebaran informasi yang dianggapnya menyesatkan. Ia secara terbuka mendesak agar tindakan hukum segera diambil terhadap pejabat Pentagon yang diyakini telah membocorkan informasi tersebut kepada media.
Kontroversi ini menambah daftar panjang ketegangan antara Musk dan pemerintah AS, terutama terkait dengan perannya dalam industri pertahanan serta kebijakan luar negeri. Dengan investigasi yang terus berlanjut, banyak pihak menantikan hasil penyelidikan dan apakah akan ada konsekuensi hukum bagi mereka yang terbukti bertanggung jawab atas kebocoran informasi tersebut.
