https://www.antaranews.com
Faktabiz – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) baru saja melaksanakan pelantikan terhadap 35 pejabat baru yang berasal dari berbagai tingkatan eselon II hingga IV. Langkah ini diambil untuk memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dengan tujuan utama memastikan pelayanan yang optimal pada tahun 2026. Salah satu upaya signifikan dalam pelantikan ini adalah keterlibatan unsur-unsur aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum, KPK, serta TNI, yang diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, menjelaskan bahwa pelantikan pejabat baru ini sangat penting sebagai persiapan untuk melaksanakan ibadah haji yang lebih baik dan transparan. “Kami melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, khususnya yang berhubungan dengan Undang-Undang Haji dan peraturan lainnya yang berlaku,” ujar Irfan dalam acara pelantikan yang diadakan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.
Selain melakukan rotasi pejabat dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag RI, BP Haji juga menggandeng beberapa profesional yang berasal dari luar lingkungan PHU, termasuk mantan penyidik KPK yang terkenal memiliki integritas tinggi. Langkah ini diambil untuk memberikan perspektif baru dan memperkuat sistem pengawasan yang sudah ada dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Harapan kami, dengan adanya pandangan baru dari mereka yang berasal dari luar PHU, tim kami akan semakin kuat dan pelaksanaan haji dapat berjalan lebih baik lagi,” kata Irfan. Ia juga menegaskan bahwa BP Haji menempatkan integritas sebagai kriteria utama dalam proses rekrutmen pejabat, dengan tujuan untuk menciptakan budaya kerja yang lebih profesional dan efisien di BP Haji.
BP Haji berkomitmen untuk menjalankan penyelenggaraan ibadah haji yang sesuai dengan Undang-Undang Haji dan peraturan Presiden yang berlaku. Integritas dan transparansi menjadi fokus utama dalam memastikan pelayanan yang maksimal bagi jemaah haji. Dengan melibatkan aparat penegak hukum, BP Haji berharap dapat memperkuat pengawasan, mengurangi potensi penyimpangan, dan memastikan bahwa setiap aspek penyelenggaraan haji sesuai dengan aturan yang ada.
Irfan juga menyampaikan harapan agar tim baru ini dapat lebih siap menghadapi tantangan pelaksanaan haji pada tahun 2025 dan 2026. “Kami optimis dengan tim yang lebih komprehensif ini, BP Haji akan semakin siap dan dapat melangkah ke tahun 2025 dengan lebih mantap dan terarah,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa pelantikan pejabat eselon I masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.
Pelantikan ini memiliki ciri khas yang unik, di mana seluruh pejabat yang dilantik mengenakan pakaian formal yang terdiri dari jas dan sarung. Sarung yang dikenakan oleh para pejabat ini menjadi simbol dari kesederhanaan yang terinspirasi dari budaya pesantren dan nilai-nilai budaya Indonesia secara umum. “Sarung ini melambangkan budaya kita yang mencerminkan nilai-nilai Indonesia serta pesantren,” kata Irfan. Ia menambahkan bahwa pakaian tersebut juga berfungsi sebagai pengingat bagi para pejabat yang baru dilantik tentang tugas mulia mereka dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah SWT.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh BP Haji ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia semakin baik, lebih transparan, dan bebas dari penyimpangan. BP Haji bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji dengan memperhatikan setiap aspek hukum yang berlaku, serta berlandaskan pada integritas yang kokoh. Harapannya, para jemaah haji dapat menjalani ibadah dengan lancar, aman, dan penuh keberkahan.
